PADANG, TOPKATA.COM – Banjir yang terus berulang di Kota Padang mendapat sorotan serius Ketua DPRD Padang, Muharlion. Ia mendesak pemerintah mengusut akar persoalan, mulai dari dugaan kerusakan hutan di hulu sungai, pendangkalan hingga alih fungsi lahan.
Hal itu disampaikan Muharlion, Minggu (11/10/2026) terkait seringnya banjir yang menghantam beberapa kawasan di Kota Padang.
Menurutnya, penanganan banjir harus berbasis kajian ilmiah, bukan sekadar solusi sementara. Beberapa hal perlu jadi kajian yang berkaitan dengan kerusakan kawasan hulu sungai, pendangkalan, hingga alih fungsi lahan. Hal ini dinilai perlu menjadi perhatian serius.
Muharlion menegaskan, penanganan banjir tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur. Pemerintah perlu mengidentifikasi akar persoalan agar solusi yang diterapkan tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Langkah awal adalah menurunkan tim pakar untuk mengkaji penyebab utama banjir. Apakah akibat pendangkalan sungai, kerusakan hutan di hulu, atau faktor lainnya,” ujar Muharlion.
Soroti Kerusakan Hulu Sungai dan Alih Fungsi Lahan
Menurut Muharlion, evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi salah satu langkah penting dalam pengendalian banjir. Terutama menyangkut kawasan sempadan sungai dan daerah resapan air.
Pengawasan terhadap alih fungsi lahan di kawasan hulu juga harus diperketat. Berkurangnya pepohonan sebagai penahan air berpotensi meningkatkan limpasan air hujan menuju kawasan permukiman.
Karena itu, kajian teknis diperlukan untuk menentukan langkah penanganan yang sesuai dengan kondisi setiap wilayah terdampak.
Anggaran Terbatas, DPRD Padang Dorong Dukungan Pusat
Muharlion mengakui keterbatasan fiskal daerah menjadi tantangan dalam penanganan banjir secara menyeluruh.
Sebagian besar APBD Kota Padang terserap untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat pembangunan infrastruktur pengendalian banjir membutuhkan dukungan anggaran pemerintah pusat dan provinsi.
Ia menyebut Pemerintah Kota Padang telah menyusun dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) serta mengajukannya kepada pemerintah pusat melalui kementerian terkait.
Dukungan lintas pemerintahan dinilai penting untuk merealisasikan sejumlah program. Termasuk normalisasi sungai besar dan pembangunan infrastruktur pendukung, seperti sumur bor serta kolam retensi.
Namun, pelaksanaannya harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota.
Minta Pemetaan Wilayah Rawan Banjir
Di tengah keterbatasan anggaran, DPRD Kota Padang mendorong penanganan banjir dilakukan secara bertahap berdasarkan skala prioritas.
Muharlion meminta pemerintah memetakan wilayah rawan banjir ke dalam tiga kategori, yakni tingkat kerawanan berat, sedang, dan ringan.
Pemetaan tersebut diperlukan agar alokasi anggaran dan pembangunan infrastruktur lebih terarah, terutama pada kawasan yang paling membutuhkan penanganan.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan Pemerintah Kota Padang.
Tanpa kolaborasi pendanaan dan kebijakan yang terintegrasi, upaya penanggulangan banjir dikhawatirkan tidak berjalan optimal.
DPRD Kota Padang, lanjutnya, akan terus mengawal aspirasi masyarakat sekaligus mendorong solusi jangka panjang untuk mengurangi risiko banjir dan meningkatkan keselamatan warga. (Salih)
